Menurut Eko, sebagian besar masyarakat baru mengetahui status kepesertaan BPJS mereka tidak aktif ketika hendak mengakses layanan kesehatan di fasilitas kesehatan saat mereka jatuh sakit.
Masyarakat yang mendapati kartunya nonaktif di rumah sakit kemudian diarahkan untuk melapor ke kantor kelurahan setempat guna menjalani proses verifikasi ulang.
Kalurahan memegang peranan kunci dalam alur itu, karena pihak desa yang nantinya melakukan verifikasi data sebelum diteruskan secara daring ke Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Kulon Progo.
"Setelah mendapat usulan dan persetujuan dari pihak kelurahan serta Dinas Sosial, Dinas Kesehatan langsung mengaktifkan kembali status kepesertaan JKN warga tersebut menggunakan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)," katanya.
Eko menyebutkan anggaran sebesar Rp19,8 miliar yang disiapkan Pemkab Kulon Progo saat ini masih mencukupi hingga akhir tahun untuk meng-cover pembiayaan iuran JKN warga yang diaktifkan kembali.
"Sampai akhir tahun, anggaran masih tersisa antara Rp3,5 miliar sampai Rp5 miliar," kata Eko.
