Dalam kurun waktu seminggu, kata Eko, Dinas Kesehatan rata-rata menerima sekitar 50 permohonan pengaktifan kembali status kepesertaan JKN dari berbagai wilayah kalurahan di Kulon Progo.
Pihaknya juga membedakan penanganan bagi warga yang masuk desil 6 hingga 10 tetapi masih membutuhkan jaminan kesehatan, dengan warga yang sebenarnya masuk desil 1 sampai 5 namun keliru dinonaktifkan.
Bagi warga yang masuk desil 6 sampai 10 dan menerima kondisi tersebut tetapi masih membutuhkan jaminan kesehatan, pengaktifannya dibantu melalui pembiayaan APBD daerah via kelurahan.
Sementara itu, bagi warga yang merasa masuk dalam kategori desil 1 sampai 5 namun mendapati statusnya nonaktif, mereka dapat mengajukan sanggahan melalui Dinas Sosial untuk kemudian diusulkan kembali ke Kementerian Kesehatan agar status PBI pusatnya dipulihkan.
Dinas Kesehatan Kulon Progo mengimbau masyarakat secara berkala untuk mengecek status kepesertaan jaminan kesehatan mereka melalui aplikasi resmi yang disediakan oleh Dinas Sosial maupun BPJS Kesehatan.
"Kami juga mengangkan masyarakat untuk segera menghubungi pihak kalurahan setempat apabila membutuhkan bantuan pengaktifan kembali kepesertaan agar hak atas layanan kesehatan tetap terjamin," katanya.
