"Kalau BBM harus dikirim dari Malinau, jalurnya sangat sulit. Bisa melalui udara atau harus memutar lewat Kalimantan Timur, dari Samarinda, Long Bagun sampai Mahakam Ulu. Waktunya bisa satu sampai dua minggu dan biaya BBM bisa mencapai sekitar Rp40 ribu per liter," ungkapnya.
Karena itu, kata Wabup Jakaria, Pemkab Malinau terus mendorong adanya solusi jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat di pedalaman dan perbatasan.
Dalam kesempatan sinkronisasi usulan lokasi program Lisdes tersebut, Pemkab Malinau menyampaikan sekitar 18 usulan untuk pemenuhan kebutuhan listrik tahun 2027. Usulan tersebut antara lain pembangunan jaringan listrik ke wilayah yang belum teraliri serta penambahan mesin pembangkit dengan kapasitas tertentu untuk memenuhi kebutuhan daya di sejumlah wilayah.
Wabup Jakaria berharap usulan 18 titik pemenuhan listrik tersebut dapat direalisasikan melalui dukungan dan kebijakan khusus dari pihak terkait, mengingat kebutuhan listrik di wilayah pedalaman dan perbatasan bersifat mendesak.
"Kami berharap usulan yang disampaikan ini bisa dipenuhi. Kondisi di lapangan memang membutuhkan kebijakan khusus karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat di pedalaman dan perbatasan," sebutnya.
