NADIKABAR.COM — Pemkab Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), memaparkan sejumlah skema penanganan pengungsi korban gempa bumi setelah dipulangkan ke rumahnya masing-masing. Apa saja?
Wakil Bupati Nagekeo Gonzalo Gratianus Muga Sada menjelaskan warganya yang sebelumnya mengungsi di tiga pos utama, yakni Lapangan Berdikari Danga, Desa Aeramo, dan Kelurahan Lape, semuanya telah dipulangkan ke rumahnya.
"Sampai hari ini dipastikan di setiap posko terpusat itu sudah tidak ada lagi pengungsi," ujar Gonzalo saat diwawancarai di Posko Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi Nagekeo, Kamis (3/9/2026).
Menurut Gonzalo, bila setiap desa masih ada tenda darurat yang gabung, itu adalah pengungsi mandiri dan bukan lagi terpusat. Di lain sisi, rencana pembangunan hunian sementara dipastikan 100 persen.
Namun, semuanya masih dalam tahap asesmen maupun studi kelayakan yang tengah berjalan dan dipastikan selesai dalam dua hari terakhir ini. Manfaat dari asesmen ini adalah tidak semua warga membangun lagi tenda di samping rumahnya.
Dalam asesmen itu terdapat tiga kategori, yakni rusak ringan akan diberi tanda hijau yang berarti semua ruangan bisa digunakan sehingga warga tidak perlu meminta terpal, selimut dan lain-lain.
Sementara kategori rusak sedang, akan diberi tanda kuning sehingga sebagian ruangan bisa digunakan dan sebaliknya tidak bisa digunakan. Sedangkan, rusak berat berat diberi tanda merah dan semua ruangan otomatis tidak bisa digunakan.
"Tiga skema ini yang sementara berjalan di lapangan," terang Gonzalo.
Di lain sisi, Gonzalo berujar, pemberian makanan siap saji dari posko utama, Polres Nagekeo dan pemuda Katolik untuk pengungsi juga sudah dihentikan karena semua dapur umum sudah ditutup.
"Yang kami kirim sekarang itu berupa natura mentah kalau ada, sambil kami kasih terpal, tenda, terpal, tikar dan matras, tetapi bantuan berupa natura ini setiap hari semakin berkurang," jelas Gonzalo.
Ia mengungkapkan alasan berkurangnya bantuan natura itu pembiayaan dari BNPB juga sudah dihentikan dalam skema penanganan pengungsi. Sehingga semuanya ditangani menggunakan anggaran belanja tidak tetap (BTT) daerah.
"Sehingga waktu tanggap darurat tahap satu, itu nilai efektivitasnya harus diutamakan tanpa menghitung efisiensi, tetapi masih tahap dua ini pertimbangan efisiensi sudah harus dimulai sembari terus mempertahankan efisiensi," kata Gonzalo.
Selain itu, terkhusus kebutuhan air bersih, masih menjadi tanggung jawab pemerintah untuk melayani pengantaran menggunakan mobil tangki setiap hari. Namun, hal tersebut merupakan upaya pemenuhan dalam jangka pendek karena fasilitas penampung air bersih milik warga juga banyak yang terdampak.
Sementara untuk jangka panjangnya, pemerintah segera memperbaiki instalasi pipa air bersih, baik di hulu maupun hilirnya. Upaya tersebut juga sedang dalam proses penataan secara menyeluruh.
"Semua bak penampung itu kapasitasnya sangat tercukupi untuk kebutuhan air bersih," pungkas Gonzalo.
