Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Lilik Kurniawan mengatakan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi membutuhkan langkah yang lebih cepat dan efektif melalui penguatan komitmen serta tindakan konkret dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Dari sisi pemulihan ekonomi, perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Desi Zulfrani menyampaikan kerja sama antardaerah menjadi salah satu upaya untuk mendukung pemulihan ekonomi di wilayah terdampak banjir bandang.
Sementara itu, perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Slamet Santoso menjelaskan dukungan pemulihan juga mencakup bantuan sosial bagi masyarakat terdampak serta bantuan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk menjaga keberlangsungan usaha.
Perwakilan Posko Satuan Tugas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sumatera Andre menilai sinkronisasi program pemerintah pusat dan daerah diperlukan untuk mencegah tumpang tindih penanganan sekaligus mempercepat pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Enni Supartini juga menyampaikan perlunya dukungan kebijakan berupa kemudahan perizinan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk untuk penggunaan kawasan hutan lindung dan kawasan suaka yang berkaitan dengan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.
