Persiapan tersebut dilakukan melalui sosialisasi dan simulasi di setiap kecamatan guna mengidentifikasi potensi kendala sebelum hari pemungutan suara.
“Dengan banyaknya pertanyaan dan kekhawatiran yang diungkapkan, ini menjadi hal yang sangat baik. Semua itu akan menjadi bahan bagi panitia kecamatan, desa, maupun kabupaten untuk memitigasi risiko yang mungkin terjadi,” ujarnya.
Tuti mengatakan pelaksanaan Pilkades Digital harus memenuhi sejumlah aspek, meliputi kepastian hukum, validasi daftar pemilih tetap, kerahasiaan pilihan masyarakat, keamanan sistem, serta kesiapan petugas dan perangkat.
Pemkab Sumedang juga berkoordinasi dengan PT PLN untuk menjaga keandalan pasokan listrik dan memastikan daya baterai perangkat mencukupi selama pemungutan suara.
