Selain itu, pemerintah daerah menyiapkan skenario penanganan darurat dan pemulihan sistem apabila terjadi gangguan teknis, dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait, termasuk TNI dan Polri.
Berdasarkan hasil simulasi, penggunaan sistem digital berpotensi mempercepat pemungutan dan penghitungan suara karena hasil dapat diketahui secara langsung atau real-time.
Distribusi perangkat pemilihan dijadwalkan mulai Senin (26/10) untuk selanjutnya disalurkan ke tempat pemungutan suara sesuai tahapan persiapan.
Tuti mengatakan pelaksanaan Pilkades Digital merupakan bagian dari transformasi tata kelola pemerintahan desa yang tetap harus menjamin legalitas, keamanan, transparansi, dan perlindungan hak pilih masyarakat.