NADIKABAR.COM — Pemerintah Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, menyusun peta jalan investasi melalui Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) periode 2026–2035, untuk memperkuat arah kebijakan investasi dan mengoptimalkan potensi ekonomi daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta membuka lapangan kerja.

Asisten II Sekretariat Daerah Kota Bima Supratman mengatakan, penyusunan RUPM harus didasarkan pada pemetaan potensi ekonomi daerah dengan memperhatikan data dan kondisi aktual di berbagai sektor unggulan.

"Potensi ekonomi Kota Bima harus dipetakan secara jelas, mulai dari sektor perdagangan dan jasa, pariwisata, perikanan, pertanian, industri pengolahan, ekonomi kreatif, serta sektor lainnya yang memiliki peluang untuk dikembangkan," katanya saat membuka Focus Group Discussion (FGD) penyusunan RUPM di Aula Maja Labo Dahu, Kamis.

Ia menyampaikan, arah kebijakan penanaman modal perlu disusun secara terintegrasi agar mampu memberikan kepastian bagi investor sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Menurut dia, pemerintah daerah perlu terus meningkatkan kualitas pelayanan perizinan, menyederhanakan proses birokrasi sesuai ketentuan, serta memperkuat koordinasi antarperangkat daerah untuk menciptakan iklim investasi yang mudah dan kondusif.