Ia berharap seluruh perangkat daerah terkait dapat membangun pola kerja yang responsif dalam memberikan pelayanan kepada pelaku usaha dan calon investor.

"Pemerintah harus hadir sebagai fasilitator yang memberikan kemudahan dan kepastian bagi dunia usaha, tanpa mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujarnya.

Supratman menegaskan, investasi yang dikembangkan di Kota Bima harus memberikan dampak nyata bagi perekonomian masyarakat, terutama melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan pembukaan peluang usaha bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Karena itu, keterlibatan UMKM, tenaga kerja lokal, koperasi, dan pelaku ekonomi masyarakat perlu menjadi bagian penting dalam arah kebijakan penanaman modal daerah.

Selain memberikan manfaat ekonomi, ia mengingatkan pengembangan investasi harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, tata ruang, ketersediaan sumber daya alam, serta kepentingan masyarakat.