Ia juga meminta penyusunan RUPM diselaraskan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, kebijakan tata ruang, serta program dan kegiatan perangkat daerah agar pelaksanaannya tidak berjalan sendiri.

"Jangan sampai RUPM disusun dengan baik, tetapi tidak menjadi rujukan dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan," katanya.

Kegiatan tersebut melibatkan perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi NTB, kepala perangkat daerah terkait, pimpinan instansi vertikal, BUMN dan BUMD, camat, lurah, serta pelaku usaha dan investor.

Melalui penyusunan RUPM tersebut, Pemkot Bima berharap arah pengembangan investasi menjadi lebih terarah, terintegrasi, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.