NADIKABAR.COM — Pemerintah Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, menyusun peta jalan investasi melalui Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) periode 2026–2035, untuk memperkuat arah kebijakan investasi dan mengoptimalkan potensi ekonomi daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta membuka lapangan kerja.
Asisten II Sekretariat Daerah Kota Bima Supratman mengatakan, penyusunan RUPM harus didasarkan pada pemetaan potensi ekonomi daerah dengan memperhatikan data dan kondisi aktual di berbagai sektor unggulan.
"Potensi ekonomi Kota Bima harus dipetakan secara jelas, mulai dari sektor perdagangan dan jasa, pariwisata, perikanan, pertanian, industri pengolahan, ekonomi kreatif, serta sektor lainnya yang memiliki peluang untuk dikembangkan," katanya saat membuka Focus Group Discussion (FGD) penyusunan RUPM di Aula Maja Labo Dahu, Kamis.
Ia menyampaikan, arah kebijakan penanaman modal perlu disusun secara terintegrasi agar mampu memberikan kepastian bagi investor sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Menurut dia, pemerintah daerah perlu terus meningkatkan kualitas pelayanan perizinan, menyederhanakan proses birokrasi sesuai ketentuan, serta memperkuat koordinasi antarperangkat daerah untuk menciptakan iklim investasi yang mudah dan kondusif.
Ia berharap seluruh perangkat daerah terkait dapat membangun pola kerja yang responsif dalam memberikan pelayanan kepada pelaku usaha dan calon investor.
"Pemerintah harus hadir sebagai fasilitator yang memberikan kemudahan dan kepastian bagi dunia usaha, tanpa mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujarnya.
Supratman menegaskan, investasi yang dikembangkan di Kota Bima harus memberikan dampak nyata bagi perekonomian masyarakat, terutama melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan pembukaan peluang usaha bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Karena itu, keterlibatan UMKM, tenaga kerja lokal, koperasi, dan pelaku ekonomi masyarakat perlu menjadi bagian penting dalam arah kebijakan penanaman modal daerah.
Selain memberikan manfaat ekonomi, ia mengingatkan pengembangan investasi harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, tata ruang, ketersediaan sumber daya alam, serta kepentingan masyarakat.
Ia juga meminta penyusunan RUPM diselaraskan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, kebijakan tata ruang, serta program dan kegiatan perangkat daerah agar pelaksanaannya tidak berjalan sendiri.
"Jangan sampai RUPM disusun dengan baik, tetapi tidak menjadi rujukan dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan," katanya.
Kegiatan tersebut melibatkan perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi NTB, kepala perangkat daerah terkait, pimpinan instansi vertikal, BUMN dan BUMD, camat, lurah, serta pelaku usaha dan investor.
Melalui penyusunan RUPM tersebut, Pemkot Bima berharap arah pengembangan investasi menjadi lebih terarah, terintegrasi, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.