6. RS Daerah Sidawangi Provinsi Jabar

7. RSUD M. A. Sentot Patrol Provinsi Jabar

41. RS Khusus Gigi & Mulut Kota Bandung

44. RSUD dr. Chasbullah Abdulmadiid

71. RSUD KHZ Musthafa Kab. Tasikmalaya

72. RSUD Tani dan Nelayan Tasikmalaya

KDM menegaskan kebijakan tersebut diambil untuk mengubah pola penanganan pemerintah terhadap persoalan masyarakat. Selama ini, ia menilai berbagai keluhan masyarakat baru direspons setelah aduan masuk secara langsung kepadanya, padahal pola tersebut tidak mungkin diterapkan untuk seluruh warga Jawa Barat.

Karena itu, KDM meminta pemerintah kabupaten/kota membangun sistem pemantauan berbasis informasi masyarakat dan media sosial guna mendeteksi persoalan warga sejak dini. Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat respons masalah di lapangan tanpa harus menunggu keluhan warga sampai ke tangan gubernur.