NADIKABAR.COM — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupaya memperluas cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat. Kali ini, perlindungan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diusulkan menyasar kelompok pekerja sosial dan keagamaan, termasuk guru ngaji dan marbot masjid.
Langkah tersebut dibahas dalam audiensi Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan, Sutopo Patria Jati, dengan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen di Kota Semarang, Senin (9/11).
Sutopo mengatakan masih ada sejumlah kelompok masyarakat yang membutuhkan perlindungan kesehatan, tetapi belum terakomodasi dalam skema bantuan pemerintah. Di antaranya guru ngaji atau guru agama serta marbot masjid yang memiliki peran penting dalam kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat.
Menurut dia, perlu dilakukan pemetaan ulang terhadap kelompok penerima manfaat agar jaminan kesehatan dapat menjangkau masyarakat yang selama ini belum terlindungi. Salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan adalah mengalihkan anggaran dari pos pembiayaan yang jumlah penerimanya mulai berkurang kepada kelompok masyarakat lain yang lebih membutuhkan.
Sutopo juga menekankan pentingnya gotong royong berbagai pihak untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan jaminan kesehatan. Terlebih, kondisi fiskal pemerintah daerah saat ini menghadapi sejumlah tantangan sehingga diperlukan dukungan dari berbagai sumber pendanaan.
