"Pemerintah daerah perlu dibantu dari berbagai pihak dan sumber yang ada, terutama masyarakat, lembaga filantropi, maupun CSR," ujarnya.
Menanggapi usulan tersebut, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menyampaikan apresiasi terhadap upaya memperluas perlindungan kesehatan, khususnya bagi kelompok pekerja sosial dan keagamaan.
Dia menyatakan Pemprov Jateng berkomitmen mengupayakan agar guru ngaji dan marbot masjid bisa memperoleh jaminan kesehatan melalui program JKN.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Zulfachmi Wahab menjelaskan pemerintah provinsi telah menyiapkan pembiayaan jaminan kesehatan melalui dua skema, yakni Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU).
Dari hasil evaluasi pembiayaan, terdapat peluang pengalihan anggaran pada skema PBPU. Hal ini seiring berkurangnya kebutuhan pembiayaan untuk sejumlah kelompok peserta, termasuk mereka yang sebelumnya memperoleh perlindungan kesehatan selama masa pandemi Covid-19.
