Zulfachmi menyebut terdapat kelebihan anggaran sekitar Rp1,7 miliar yang berpotensi dimanfaatkan untuk memperluas cakupan perlindungan kesehatan bagi masyarakat yang belum terakomodasi.
Guru ngaji dan marbot masjid menjadi salah satu kelompok yang dipertimbangkan sebagai penerima manfaat dari peluang pengalihan anggaran tersebut. Perluasan perlindungan juga diarahkan kepada kelompok masyarakat lain yang membutuhkan jaminan sosial dan kesehatan.
Pemprov Jateng berharap langkah ini dapat membuat cakupan jaminan kesehatan semakin inklusif. Dengan demikian, perlindungan tidak hanya diberikan kepada masyarakat yang telah terdata dalam program bantuan, tetapi juga menjangkau pekerja sosial dan keagamaan yang selama ini belum mendapatkan akses serupa.
Melalui kolaborasi dengan BPJS Kesehatan, pemerintah daerah menargetkan akses layanan kesehatan yang lebih merata dan mudah dijangkau masyarakat. Upaya tersebut sekaligus diharapkan mampu menjaga keberlanjutan program jaminan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat.
