NADIKABAR.COM — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupaya memperluas cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat. Kali ini, perlindungan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diusulkan menyasar kelompok pekerja sosial dan keagamaan, termasuk guru ngaji dan marbot masjid.
Langkah tersebut dibahas dalam audiensi Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan, Sutopo Patria Jati, dengan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen di Kota Semarang, Senin (9/11).
Sutopo mengatakan masih ada sejumlah kelompok masyarakat yang membutuhkan perlindungan kesehatan, tetapi belum terakomodasi dalam skema bantuan pemerintah. Di antaranya guru ngaji atau guru agama serta marbot masjid yang memiliki peran penting dalam kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat.
Menurut dia, perlu dilakukan pemetaan ulang terhadap kelompok penerima manfaat agar jaminan kesehatan dapat menjangkau masyarakat yang selama ini belum terlindungi. Salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan adalah mengalihkan anggaran dari pos pembiayaan yang jumlah penerimanya mulai berkurang kepada kelompok masyarakat lain yang lebih membutuhkan.
Sutopo juga menekankan pentingnya gotong royong berbagai pihak untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan jaminan kesehatan. Terlebih, kondisi fiskal pemerintah daerah saat ini menghadapi sejumlah tantangan sehingga diperlukan dukungan dari berbagai sumber pendanaan.
"Pemerintah daerah perlu dibantu dari berbagai pihak dan sumber yang ada, terutama masyarakat, lembaga filantropi, maupun CSR," ujarnya.
Menanggapi usulan tersebut, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menyampaikan apresiasi terhadap upaya memperluas perlindungan kesehatan, khususnya bagi kelompok pekerja sosial dan keagamaan.
Dia menyatakan Pemprov Jateng berkomitmen mengupayakan agar guru ngaji dan marbot masjid bisa memperoleh jaminan kesehatan melalui program JKN.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Zulfachmi Wahab menjelaskan pemerintah provinsi telah menyiapkan pembiayaan jaminan kesehatan melalui dua skema, yakni Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU).
Dari hasil evaluasi pembiayaan, terdapat peluang pengalihan anggaran pada skema PBPU. Hal ini seiring berkurangnya kebutuhan pembiayaan untuk sejumlah kelompok peserta, termasuk mereka yang sebelumnya memperoleh perlindungan kesehatan selama masa pandemi Covid-19.
Zulfachmi menyebut terdapat kelebihan anggaran sekitar Rp1,7 miliar yang berpotensi dimanfaatkan untuk memperluas cakupan perlindungan kesehatan bagi masyarakat yang belum terakomodasi.
Guru ngaji dan marbot masjid menjadi salah satu kelompok yang dipertimbangkan sebagai penerima manfaat dari peluang pengalihan anggaran tersebut. Perluasan perlindungan juga diarahkan kepada kelompok masyarakat lain yang membutuhkan jaminan sosial dan kesehatan.
Pemprov Jateng berharap langkah ini dapat membuat cakupan jaminan kesehatan semakin inklusif. Dengan demikian, perlindungan tidak hanya diberikan kepada masyarakat yang telah terdata dalam program bantuan, tetapi juga menjangkau pekerja sosial dan keagamaan yang selama ini belum mendapatkan akses serupa.
Melalui kolaborasi dengan BPJS Kesehatan, pemerintah daerah menargetkan akses layanan kesehatan yang lebih merata dan mudah dijangkau masyarakat. Upaya tersebut sekaligus diharapkan mampu menjaga keberlanjutan program jaminan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat.
