Selain menjamin kecukupan pasokan, Pemprov Jatim juga memprioritaskan pengendalian harga agar tetap terjangkau masyarakat. Pengawalan ketat akan dilakukan pada jalur distribusi di lapangan.

Adhy tidak menampik potensi munculnya hambatan distribusi saat periode Nataru. Namun, ia memastikan pemerintah provinsi siap bersinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk segera mengurai kendala apabila hal itu terjadi.

Di sisi lain, pertemuan tersebut turut mengevaluasi kinerja elektronifikasi transaksi keuangan daerah sepanjang 2026 yang dinilai melampaui target.