NADIKABAR.COM — Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendorong penyusunan regulasi tata kelola kratom yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi petani serta pelaku usaha lokal, sekaligus mengoptimalkan nilai ekonomi komoditas tersebut.
"Kratom ini adalah sumber penghidupan bagi ribuan petani kita. Negara harus hadir untuk melindungi mereka, bukan membiarkan mereka berjalan sendiri tanpa kepastian hukum," kata Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan di Pontianak, Kamis.
Dia mengatakan kratom merupakan salah satu komoditas bernilai ekonomi yang menjadi sumber penghidupan bagi ribuan petani di daerah itu.
Krisantus menyebutkan luas lahan kratom di Kalbar mencapai sekitar 11.800 hektare. Namun, belum adanya kepastian regulasi tata niaga menyebabkan komoditas tersebut mengalami penumpukan di daerah.
Bahkan, industri rumahan pengolahan kratom mulai berkembang di Kota Pontianak. Sementara ketidakjelasan aturan juga berpotensi mendorong perdagangan melalui jalur tidak resmi ke sejumlah negara, termasuk Malaysia dan Thailand.