Sebelum mengikuti FGD, Krisantus bersama Ketua DPRD Kalbar Aloysius dan sejumlah anggota DPRD serta Kepala Bapperida Kalbar melakukan audiensi dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan untuk membahas penguatan tata kelola dan hilirisasi kratom.
FGD tersebut merupakan bagian dari pembahasan dan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Kratom dengan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, di antaranya Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, BPOM, dan BRIN.
Krisantus berharap penyusunan regulasi melibatkan petani, pengusaha lokal, dan para ahli agar kebijakan yang dihasilkan tidak justru mempersulit petani kecil.
"Kita ingin kratom Kalbar dikelola secara profesional, petani sejahtera, pengusaha tumbuh, dan daerah mendapatkan manfaat sebesar-besarnya," katanya.