Menurut Krisantus, kondisi tersebut perlu ditangani melalui kebijakan yang jelas serta koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah agar potensi ekonomi kratom dapat memberikan manfaat lebih besar bagi petani dan daerah.

"Kita tidak ingin potensi ekonomi daerah justru dinikmati oleh pihak-pihak yang melakukan perdagangan secara ilegal, sementara petani tidak memperoleh manfaat yang layak dan daerah kehilangan potensi penerimaan," ujarnya.

Ia menegaskan regulasi yang disusun harus mampu memberikan kepastian usaha, akses pasar, dan perlindungan harga bagi petani serta pengusaha lokal. Pengaturan tersebut juga perlu memperhatikan standar mutu, aspek kesehatan, lingkungan, dan keberlanjutan budidaya.

Selain melindungi petani, penataan tata kelola kratom dinilai berkaitan dengan upaya optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), sehingga pengelolaan komoditas tersebut perlu dilakukan secara terarah.