"Pemahaman regulasi harus diperkenalkan sejak proses pendidikan, penelitian, dan pengembangan produk. Inovasi yang baik tidak hanya harus memiliki nilai ilmiah dan kebaruan, tetapi juga harus memperhatikan aspek keamanan, khasiat atau manfaat, mutu, serta persyaratan regulasi agar pada akhirnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat," tegasnya.
Universitas dan perguruan tinggi di NTB, lanjut Fathul, memiliki banyak potensi riset yang dapat dikembangkan menjadi inovasi dan produk unggulan daerah. Tantangan terbesarnya adalah bagaimana hasil penelitian tidak berhenti sebagai publikasi atau prototipe.
Pemprov NTB, kata dia, mengapresiasi program BRIDGE (Bersinergi dalam Riset Inovasi Berdaya Saing Global dan Ekspansi Pasar) yang diperkenalkan oleh Badan POM.
"BRIDGE ini sangat penting sebagai jembatan. Menjembatani hasil penelitian dengan mitra industri dan mendorong hilirisasi inovasi menjadi produk yang terdaftar serta memiliki daya saing global," ungkap mantan Kepala Dinas Kominfo NTB tersebut.
Pada kesempatan itu, Fathul juga menyoroti semangat dan kreativitas tinggi yang dimiliki pelaku UMKM dan start-up daerah. Namun, dalam pengembangan produk, mereka masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari pemenuhan persyaratan regulasi, registrasi, sertifikasi, peningkatan mutu, hingga akses pasar.
Oleh karena itu, Pemprov NTB mendukung penuh pendekatan Badan POM yang tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga memberikan konsultasi dan pendampingan.
"Pendekatan pendampingan ini juga menjadi salah satu fokus kunjungan kerja Kepala Badan POM di Mataram. Kami mendukung karena ini yang dibutuhkan UMKM kita untuk naik kelas dan berkelanjutan," katanya.
Dalam kegiatan terpadu tersebut juga dilakukan penyerahan Nomor Izin Edar (NIE), sertifikat Cara Pembuatan Obat Bahan Alam yang Baik (CPOTB), dan Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) kepada sejumlah pelaku usaha.
