NADIKABAR.COM — Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mengkaji penerbitan regulasi di tingkat daerah untuk menindaklanjuti Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 131 Tahun 2026 yang menyatakan penggunaan, produksi, dan perdagangan rokok elektrik atau vape haram.

Gubernur Sumsel Herman Deru di Palembang, Selasa, mengatakan pihaknya mendukung fatwa MUI tersebut dan akan mempelajari mekanisme penerapannya melalui kebijakan pemerintah daerah.

"Kita melihat dan merujuk dari fatwa MUI. Tentu kita akan melanjutkan dengan regulasi di tingkat daerah," katanya.