"MUI merupakan lembaga yang diakui negara dan diikuti umat Islam. Tentu kita mendukung kebijakan tersebut," ujarnya.

Dengan kajian tersebut, Pemprov Sumsel akan menentukan langkah lanjutan, termasuk kemungkinan penerbitan regulasi daerah untuk menindaklanjuti fatwa mengenai penggunaan, produksi, dan perdagangan vape.

Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara resmi mengeluarkan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 pada 6 November 2026 yang menyatakan bahwa penggunaan, produksi, dan perdagangan rokok elektrik (vape) adalah haram.