Ia menjelaskan regulasi tersebut nantinya dapat berbentuk peraturan kepala daerah, baik peraturan gubernur maupun peraturan bupati dan wali kota. Namun, sebelum menentukan bentuk kebijakan yang akan diterapkan, pihaknya meminta Biro Hukum Pemprov Sumsel terlebih dahulu mengkaji aspek hukum dan mekanisme tindak lanjut fatwa tersebut.
"Saya minta laporan dari Biro Hukum dulu. Apakah fatwanya sudah secara fisik dikirim ke pemerintah kabupaten dan kota, sehingga nantinya bisa kita teruskan," jelasnya.
Menurutnya, keberadaan fatwa MUI menjadi salah satu pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan terkait penggunaan rokok elektrik.
