NADIKABAR.COM — Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, Aceh, mempercepat pembangunan infrastruktur pascabencana untuk membuka kembali konektivitas antardesa dan akses masyarakat menuju kegiatan perekonomian. Seluruh anggaran pemulihan yang tersedia ditargetkan segera dikonversi menjadi pekerjaan nyata sebelum Desember 2026.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, kemarin, realisasi anggaran pemulihan di Bener Meriah telah mencapai Rp7,051 miliar atau 25,16 persen dari pagu Rp28,020 miliar.

Anggaran tersebut bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus antardaerah dan Dana Otonomi Khusus Aceh. Rinciannya meliputi bantuan dari Pemerintah Kota Pematangsiantar sebesar Rp25 miliar, Kota Sawahlunto Rp1 miliar, Kabupaten Pesisir Selatan Rp1 miliar, serta DOKA sebesar Rp1,020 miliar.

Pemanfaatan anggaran difokuskan pada infrastruktur yang berhubungan langsung dengan keselamatan dan aktivitas masyarakat. Pekerjaan tersebut antara lain pembersihan dan pembangunan tembok penahan tanah Bener Lukup II di Kecamatan Bener Kelipah, pembangunan tembok penahan tanah pada Jalan Simpang Blang Rongka-Alur Pongkeh di Kecamatan Timang Gajah, serta pembangunan bak penangkap air dan jaringan pipa di Desa Blang Rakal, Kecamatan Pintu Rime Gayo.

Bupati Bener Meriah Tagore Abubakar mengatakan pemulihan jembatan menjadi salah satu prioritas karena bencana hidrometeorologi mengakibatkan banyak akses masyarakat terputus.

"Sebagaimana kita ketahui, di Bener Meriah jembatan yang hanyut akibat bencana alam hidrometeorologi itu ada 154 jembatan," kata Tagore dalam keterangan tertulis, Jumat (16/10/2026).

Sejumlah jembatan kini telah kembali berfungsi dan mulai memulihkan mobilitas masyarakat. Terbukanya akses menuju desa, kecamatan, dan kawasan perkebunan turut memperlancar pengangkutan hasil pertanian serta menggerakkan kembali kegiatan ekonomi warga.

"Keadaan perekonomian sudah bergerak, kemudian hubungan ke perkebunan, kecamatan, dan desa sudah terhubung," ujar Tagore.

Untuk mempercepat pekerjaan yang tersisa, Tagore menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah penerima anggaran agar memperkuat pengawasan dan segera menyelesaikan kendala di lapangan. Pemerintah daerah juga meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi banjir dan longsor susulan seiring meningkatnya curah hujan.

"Seperti kita ketahui, ada peringatan dari BMKG juga, bulan Oktober-November ini hujannya agak keras, lebat, dan terbukti juga ada beberapa jalan terputus. Insyaallah sekarang sudah kami perbaiki," tambahnya.

Wakil Kepala Perencanaan, Pengendalian, Analisis, dan Evaluasi Posko Nasional Satgas PRR Imran mendorong pemerintah daerah memantau perkembangan setiap pekerjaan secara harian. Penambahan tenaga kerja, jam kerja, dan peralatan dapat dilakukan untuk mengejar target dengan tetap menjaga mutu pekerjaan.

"Progres itu tidak bisa lagi secara bulanan atau mingguan, tapi secara harian. Kalau perlu tambah pekerja atau tambah peralatan," ungkap Imran.