"Kita minta kepastian warga dan pemulung itu mau dikasih Amdal apa dikasih perjanjian apa gitu. Karena kita dari dulu DLH dari tahun 86 sampai sekarang nggak ada perjanjian apapun," ungkapnya.
Senada dengan Karni, Suparno yang juga pengurus paguyuban, mengeluhkan operasional teknologi pengolahan sampah di lokasi yang menimbulkan kebisingan luar biasa. Menurutnya, bising tersebut terdengar selama 24 jam nonstop.
"Tahun 2024 kita sudah diskusi sama PT, semua itu nggak ada yang dilaksanakan," ujarnya.
Warga meminta Wali Kota Solo, Respati Ardi, untuk berdialog secara langsung. Mereka ingin pimpinan daerah melihat langsung realita penderitaan warga yang setiap hari menghirup debu dan asap.
"Harapan warga dan pemulung, kita cuma pengen diskusi sama Bapak Wali Kota di wilayah kita. Biar Bapak Wali Kota itu mendengar keluh kesah warga. Kalau diambil sebagian (perwakilan) saja tidak bisa mewakili," tutur Suparno.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Herwin Tri Nugroho, mengatakan bahwa pihaknya telah menerima aspirasi warga yang mengerucut pada tiga poin yakni ekonomi, lingkungan, dan kesehatan. Aspirasi ini juga telah dikonfirmasi langsung oleh Gubernur Jawa Tengah.
