NADIKABAR.COM — Anggota DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth mengatakan penanganan dampak asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang sampai ke DKI Jakarta membutuhkan koordinasi lintas wilayah guna meredakan dampak kebakaran hutan dan lahan di daerah setempat.
“Apabila analisis instansi terkait mengonfirmasi bahwa asap akibat dampak kebakaran di luar Jakarta turut mempengaruhi kualitas udara ibu kota, Pemprov DKI Jakarta perlu berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lain yang terdampak untuk menangani lokasi kebakaran,” kata Hardiyanto Kenneth di Jakarta, Sabtu.
Menurut dia upaya tersebut dapat dilakukan melalui pertukaran data, penguatan pemantauan, serta dukungan terhadap pencegahan dan pemadaman kebakaran di wilayah sumber asap.
Pengawasan kawasan rawan karhutla, pencegahan pembakaran lahan, penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran ilegal, serta pemulihan lahan yang rentan terbakar harus menjadi bagian dari penanganan terpadu.
"Kita tidak boleh hanya sibuk menangani dampaknya saja ketika asap sudah menyebar. Pencegahan di sumber kebakaran juga harus berjalan bersamaan dengan perlindungan masyarakat di wilayah yang berpotensi terdampak," kata dia.
Ia mengingatkan agar Pemprov DKI Jakarta tidak mengabaikan sumber pencemaran udara dari dalam kota seperti emisi kendaraan bermotor, kegiatan industri, debu konstruksi, dan sumber pencemar lainnya tetap perlu dikendalikan.
Dia mendorong penguatan pengawasan emisi, peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan, pengendalian debu di lokasi konstruksi, serta penggunaan transportasi umum untuk membantu mengurangi beban pencemaran udara.
Menurutnya, kualitas udara DKI Jakarta dapat dipengaruhi berbagai sumber pencemar secara bersamaan. Karena itu, identifikasi sumber pencemaran harus dilakukan secara ilmiah agar kebijakan yang diambil bisa tepat sasaran.
Ia juga meminta Pemprov DKI Jakarta menyiapkan sistem peringatan dini yang terhubung dengan langkah perlindungan kesehatan masyarakat.
Menurut dia, Dinas Kesehatan DKI Jakarta perlu berkoordinasi dengan puskesmas, rumah sakit, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya untuk mengantisipasi kemungkinan peningkatan keluhan gangguan pernapasan apabila kualitas udara memburuk.
Ia menilai kelompok rentan, seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, serta masyarakat dengan penyakit pernapasan dan jantung, juga perlu menjadi prioritas perlindungan. Apabila hasil pengukuran menunjukkan kualitas udara berada pada tingkat yang berisiko, masyarakat perlu mendapatkan imbauan untuk mengurangi aktivitas fisik berat di luar ruangan.
“Kemudian menggunakan masker yang sesuai untuk mengurangi paparan partikel halus, serta mengikuti rekomendasi resmi pemerintah," kata dia.
Sebelumnya BMKG menjelaskan pemantauan melalui citra satelit menunjukkan keberadaan atau sebaran asap di atmosfer, tetapi belum secara langsung menggambarkan konsentrasi polutan di permukaan yang dihirup masyarakat.
Berdasarkan hasil pemantauan tersebut, pergerakan asap di Pulau Jawa disebut bergerak ke arah tenggara hingga barat sehingga diperlukan pemantauan lanjutan untuk memastikan apakah konsentrasi asap di Jakarta benar-benar meningkat di permukaan atau hanya melintas pada lapisan atmosfer atas.
