NADIKABAR.COM — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat realisasi penebusan pupuk bersubsidi untuk sektor perikanan mencapai 28.612 ton atau 9,68 persen dari alokasi nasional hingga 24 September 2026.
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya KKP TB Haeru Rahayu, dalam keterangan di Jakarta, Jumat, mengatakan alokasi pupuk bersubsidi untuk sektor perikanan pada 2026 mencapai 295.686 ton.
Dari alokasi tersebut, sebanyak 98.081 ton telah terdata melalui e-RPSP (Rencana Pupuk Subsidi Perikanan), sedangkan realisasi penebusan baru mencapai 28.612 ton.
Pupuk bersubsidi sektor perikanan mulai dilaksanakan awal tahun 2026.
Ia mengatakan KKP bersama pemerintah daerah, penyuluh, dan PT Pupuk Indonesia terus melakukan pemantauan untuk memastikan penyaluran pupuk bersubsidi dapat dimanfaatkan pembudi daya.
Menurut Haeru, percepatan penebusan membutuhkan kolaborasi lintas pihak, terutama pemerintah daerah dalam validasi data dan penyelesaian kendala di daerah serta penyuluh dalam mendampingi pembudi daya.
“Saya mengajak semua pihak, bagaimana memanfaatkan semaksimal mungkin kuota yang sudah diberikan pemerintah. Ini kesempatan yang sangat baik untuk meningkatkan kesejahteraan pembudi daya,” katanya.
Sulawesi Selatan menjadi provinsi dengan alokasi pupuk bersubsidi sektor perikanan terbesar, yakni 102.479 ton.
Hingga 24 September, sebanyak 44.061 ton telah terdata pemanfaatannya, sementara realisasi penebusan baru 12.175 ton atau sekitar 11,9 persen dari alokasi.
Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, memperoleh alokasi 16.068 ton. Sebanyak 13.701 ton atau 85,3 persen telah terdata, namun realisasi penebusan baru 2.196 ton atau sekitar 13,7 persen.
Bupati Pangkep Muhammad Yusran Lalogau mengatakan kesesuaian data identitas antara KTP dan kartu KUSUKA menjadi salah satu kunci kelancaran verifikasi penerima pupuk bersubsidi.
“Silakan kepada petambak untuk menebus. Khususnya para petambak yang ada di Kabupaten Pangkep, ayo cepat menebus kuota pupuknya masing-masing. Sekarang sudah ada stoknya,” ujarnya.
