NADIKABAR.COM — Pengelompokan keluarga di Indonesia berdasarkan tingkat kesejahteraan atau desil tengah menjadi sorotan publik. Sistem penghitungan tersebut tercantum dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang disusun Badan Pusat Statistik (BPS) dan hingga kini masih terus disempurnakan pemerintah.
Penetapan desil memiliki peran penting karena menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menyalurkan berbagai program bantuan sosial. Namun, muncul kekhawatiran di tengah masyarakat bahwa penghitungan tersebut belum sepenuhnya akurat sehingga warga yang sebenarnya membutuhkan bantuan justru berpotensi tidak mendapatkannya.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari menanggapi polemik terkait penghitungan desil tersebut. Ia menegaskan pemerintah akan memperhatikan berbagai keluhan masyarakat apabila ditemukan ketidaktepatan dalam penetapan desil dan menjadikannya sebagai bahan evaluasi untuk melakukan perbaikan.
"Ya, tentunya keluhan-keluhan yang terjadi, masalah-masalah yang terjadi menjadi masukan bagi pemerintah untuk bisa dikoreksi," ujar Qodari di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (26/8/2026).
