"Presiden Prabowo sendiri kemarin waktu pidato tanggal 14, ya, di DPR juga menyebut mengenai re-basing. Jadi mengenai perlinsos yang notabene data dasarnya adalah data-data sosial ekonomi, itu bisa saja dilakukan evaluasi untuk bisa mendapatkan akurasi data yang lebih baik. Dan memang akurasi data ini yang menjadi perhatian Bapak Presiden," papar Qodari.
Sebelumnya, pemerintah juga berencana mengkaji ulang penetapan angka desil masyarakat Indonesia. Rencana tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang menilai data sosial dan ekonomi pada dasarnya bersifat dinamis dan dapat mengalami perubahan.
"Ya selalu (data berubah), data sifatnya dinamis," kata Airlangga di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (20/8) lalu.
