Dalam penugasan tambahan kedua SPHP pada Oktober 2026, pemerintah menyiapkan anggaran Rp694,3 miliar untuk penyaluran sekitar 125,8 ribu ton beras guna menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat.
Berdasarkan ketentuan Bapanas tahun 2026, beras SPHP disalurkan melalui sembilan jenis saluran, termasuk RPK, pengecer pasar rakyat, ritel modern, dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani sebelumnya menjelaskan penelusuran data pemesanan melalui aplikasi Klik SPHP, dokumen pengangkutan, dan rekaman kamera pengawas telah mengarah kepada salah satu mitra RPK di Jakarta Timur.
Menurut Rizal, pemesanan oleh mitra tersebut pada awalnya berlangsung melalui sistem resmi, sedangkan dugaan penyalahgunaan setelah transaksi masih didalami bersama aparat kepolisian.
Sebagai tindak lanjut kasus tersebut, pemerintah juga mencopot delapan pejabat di lingkungan Bulog dan Bapanas serta memberikan peringatan kepada dua pejabat lainnya. Pemeriksaan lebih lanjut diperlukan untuk menentukan ada tidaknya keterlibatan pidana.
Lebih lanjut, Khudori berharap aparat penegak hukum, khususnya Satgas Pangan Polri, dapat menuntaskan penyidikan secara menyeluruh agar duduk perkara menjadi jelas dan tanggung jawab setiap pihak ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan.
"Tidak hanya menuntaskan, tapi juga menjernihkan bagaimana duduk perkaranya," kata Khudori.
