"Karena itu, Meta wajib menjelaskan bagaimana algoritmanya bekerja, konten apa yang diturunkan jangkauannya, berdasarkan aturan apa, dan atas permintaan siapa," ujar dia.
Menurut Ismail, transparansi tidak berarti platform harus membuka kode sumber algoritmanya, tetapi menyediakan data yang dapat diaudit pihak independen. Informasi tersebut diperlukan agar publik dapat menilai apakah pembatasan konten dilakukan berdasarkan kebijakan internal platform, permintaan pemerintah, atau faktor lainnya.
Ia mengusulkan sejumlah langkah untuk memperkuat akuntabilitas platform, antara lain audit algoritma independen secara berkala, akses data bagi peneliti terakreditasi, serta laporan transparansi yang mencakup konten yang dibatasi dan permintaan penurunan konten dari pemerintah.
Dalam konteks pemilu, Ismail juga menekankan pentingnya audit bias yang mempertimbangkan bahasa dan konteks politik lokal, pengujian untuk memastikan perlakuan terhadap kelompok politik berlangsung seimbang, serta peninjauan manusia dan jalur banding cepat bagi kandidat, media, dan jurnalis selama masa kampanye.
"Setiap pembatasan jangkauan harus diberitahukan beserta alasannya. Shadowban pada dasarnya adalah pembatasan tanpa pemberitahuan, dan itu yang harus dihapus," kata dia.
