NADIKABAR.COM — Pengamat politik Bawono Kumoro menilai konsolidasi politik yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto selama dua tahun pemerintahannya menjadi modal penting untuk menjaga stabilitas politik dan mendukung pelaksanaan agenda strategis pemerintah.
Menurut Bawono, konsolidasi tersebut terlihat dari dukungan hampir seluruh kekuatan partai politik di DPR RI serta hubungan yang relatif kooperatif antara pemerintah dan parlemen.
"Konsolidasi politik menjadi salah satu hal paling menonjol dari dua tahun usia pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintahan Prabowo memperoleh dukungan dr hampir seluruh kekuatan partai politik di DPR RI," kata Bawono kepada NadiKabar di Jakarta, Minggu.
Ia menjelaskan, dalam sistem presidensial multipartai yang dianut Indonesia pada era pasca-Orde Baru, seorang presiden akan sulit menjalankan agenda pemerintahan secara optimal apabila hanya mengandalkan dukungan partai politiknya sendiri.
Oleh karena itu, dukungan dari partai-partai politik lain di DPR RI diperlukan untuk memastikan agenda legislasi, penganggaran, dan berbagai kebijakan strategis pemerintah dapat berjalan dengan baik.
Bawono menilai konsolidasi politik juga dapat mengurangi potensi konflik antarelite sehingga presiden memiliki ruang lebih besar untuk menjalankan kebijakan pemerintahan sekaligus menjaga konsistensinya.
Konsolidasi tersebut, lanjut dia, juga terlihat melalui tujuh kali perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih selama pemerintahan Prabowo.
Meski demikian, Bawono mengingatkan bahwa dukungan politik yang kuat di parlemen perlu diimbangi dengan tetap terbukanya ruang bagi masyarakat sipil, mahasiswa, dan pers untuk menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintah.
Menurut dia, demokrasi tidak hanya berlangsung ketika pemilihan umum digelar, tetapi juga harus terjaga di antara satu pemilu dan pemilu berikutnya melalui kebebasan berpendapat, kemerdekaan pers, serta penyampaian kritik melalui demonstrasi.
Ia menilai selama dua tahun pemerintahan Prabowo, berbagai bentuk kontrol publik tersebut masih berjalan dengan baik tanpa pengekangan berarti ataupun tindakan represif dari pemerintah.
Bawono mengatakan kondisi tersebut menunjukkan bahwa konsolidasi politik di tingkat elite dapat berjalan beriringan dengan keterbukaan terhadap pengawasan publik.
Dengan dukungan politik yang luas dan hubungan yang relatif kooperatif dengan parlemen, pemerintah memiliki ruang untuk menjalankan agenda-agendanya. Pada saat yang sama, keberlangsungan kontrol publik tetap menjadi bagian penting dalam menjaga kehidupan demokrasi.
