NADIKABAR.COM — Managing Director Energy Shift Institute (ESI) Putra Adhiguna menilai Indonesia menjanjikan sebagai tujuan investasi pusat data atau data center melalui insentif kompetitif, listrik andal, dan transisi energi bertahap.
Menurut Putra, pemerintah dapat memperkuat daya tarik investasi pusat data dengan merancang insentif yang tetap mengedepankan nilai tambah domestik sehingga manfaat ekonomi lebih besar dirasakan Indonesia.
"Indonesia negara menjanjikan untuk pasar DC (data center), tetapi insentif harus berpijak pada unsur keadilan nilai tambah dalam negeri dan transisi yang lebih hijau, termasuk dalam sumber energinya," kata Putra dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa.
Dia menyampaikan hal itu merespon pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang menawari para investor untuk memanfaatkan pulau-pulau di Indonesia guna membangun data center atau pusat data.
Putra mendorong agar pemberian insentif tidak hanya diberikan berdasarkan besarnya nilai investasi, melainkan harus dikaitkan dengan kontribusi terhadap penciptaan nilai tambah di dalam negeri.
Menurutnya, industri pusat data menciptakan lapangan kerja permanen yang relatif terbatas, sekitar 15 pegawai untuk setiap investasi senilai 100 juta dolar Amerika Serikat (AS), sehingga manfaat ekonominya perlu diukur secara lebih menyeluruh.
Karena itu, Putra menilai pemerintah perlu memastikan setiap pemberian insentif benar-benar didasarkan pada bukti kontribusi terhadap perekonomian nasional agar kebijakan tersebut tetap adil dan efektif.
Di sisi lain, ia mengatakan investor pusat data memiliki kebutuhan yang beragam, mulai dari harga listrik yang kompetitif hingga ketersediaan energi bersih untuk mendukung operasional jangka panjang.
Namun demikian, Putra menilai keandalan pasokan listrik tetap menjadi pertimbangan utama investor sehingga PT PLN perlu memastikan sistem kelistrikan mampu memenuhi pertumbuhan kebutuhan pusat data tanpa mengganggu layanan kepada masyarakat maupun industri lainnya.
Ia juga mendorong pemerintah mengarahkan pengembangan pusat data menuju penggunaan energi hijau secara bertahap, misalnya melalui target pemanfaatan energi bersih sebesar 30 persen, kemudian meningkat menjadi 50 persen hingga 70 persen.
Menurut Putra, pendekatan bertahap tersebut lebih realistis dibanding langsung mewajibkan penggunaan 100 persen energi bersih, sekaligus memberikan kepastian bagi pelaku usaha untuk berinvestasi.
"Dengan cara itu maka pelaku usaha diberikan sebuah dorongan yang lebih terukur dan data center tidak menjadi alasan untuk ekspansi PLTU dan justru menghambat transisi bersih," tuturnya.
Ia menambahkan kombinasi insentif yang dikaitkan dengan nilai tambah domestik, pasokan listrik yang andal, dan peningkatan penggunaan energi bersih akan memperkuat posisi Indonesia sebagai tujuan investasi pusat data yang kompetitif dan berkelanjutan.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menawari para investor untuk memanfaatkan pulau-pulau di Indonesia guna membangun data center atau pusat data.
“Bapak-ibu semua, tidak perlu ragu para investor kalau membangun data center di Indonesia. Wilayah kami ini wilayah yang terbesar di kawasan Asia Tenggara, pulau kami masih terlalu banyak,” ujar Bahlil dalam acara Electricity Connect 2026 yang digelar di Tangerang, Banten, Selasa (22/9).
Selain itu, tutur Bahlil, Indonesia juga memiliki potensi energi yang besar untuk mendukung operasional data center. Ia mencontohkan potensi energi dari matahari, air, panas bumi, angin, dan lain-lainnya.
Tak hanya memiliki keunggulan berupa wilayah yang luas dan sumber energi yang berlimpah, Bahlil juga menyampaikan biaya produksi listrik di Indonesia pasti jauh lebih kompetitif apabila dibandingkan dengan negara-negara lain.
“Kami akan memberikan kemudahan-kemudahan bagi bapak-ibu semua,” ucap Bahlil di hadapan para audiens Electricity Connect 2026.
Adapun salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam membangun data center adalah kepastian pasokan listrik untuk memenuhi kebutuhan pusat data. Bahlil memastikan tidak ada permasalahan dalam pemenuhan kebutuhan listrik data center.
