NADIKABAR.COM — Pengusaha angkat bicara mengenai Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta yang sudah ditetapkan angka Rp 6.136.941. Pengusaha menilai proses penetapan sudah sesuai aturan, namun mengingatkan adanya opsi penundaan bagi perusahaan yang tidak mampu hingga meminta insentif dari pemerintah.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Otonomi Daerah Sarman Simanjorang mengatakan kenaikan UMP DKI Jakarta yang berkisar Rp 400 ribuan tersebut telah melalui mekanisme resmi di Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta dengan formula pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu (alfa). Menurutnya, pelaku usaha menghormati dan menerima keputusan tersebut sepanjang prosesnya sesuai regulasi yang berlaku, namun penerapannya di lapangan tetap akan bergantung pada kemampuan keuangan masing-masing perusahaan.

"Itu kan nanti akan dikembalikan kepada kemampuan masing-masing dunia usaha. Apakah di Rp 6,1 juta itu dengan situasi dan kondisi saat ini, itu masih sangat-sangat memungkinkan apa tidak. Tapi kalau pengusaha itu tidak mampu, mereka juga punya hak untuk melakukan penundaan," ujar Sarman di JICC Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2026).