"Jepang memberikan pelajaran penting. Politik bisa sangat dinamis, perdana menteri bisa berganti, koalisi bisa berubah, tetapi birokrasi ekonomi dan agenda industri tetap bekerja. Indonesia perlu membangun ketahanan kelembagaan seperti itu. Apa pun dinamika politiknya, mesin ekonomi harus tetap berjalan," ujarnya.
Menurut Ma'ruf, stabilitas ekonomi tidak boleh terlalu bergantung pada perubahan konfigurasi kekuasaan. Pemerintahan disebut membutuhkan sistem koordinasi yang mampu memastikan keputusan investasi, pelayanan perizinan, pembangunan infrastruktur dan penyediaan energi tetap berjalan.
"Para menteri ekonomi harus tetap bekerja bersama, memiliki target yang jelas dan menyelesaikan persoalan secara cepat. Jangan sampai pergantian pejabat atau perubahan politik membuat kebijakan harus dimulai kembali dari awal. Investor membutuhkan kesinambungan, bukan ketidakpastian," tegasnya.
