NADIKABAR.COM — Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengeluarkan surat edaran untuk menindak tegas pelaku usaha nakal yang sengaja menaikkan harga pangan. Sanksi yang akan diberikan mulai dari pencabutan izin usaha hingga pidana denda Rp 1,5 miliar.

Aturan itu tertuang dalam Surat Edaran Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nomor 456 Tahun 2026 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Harga Pembelian Pemerintah (HPP), Harga Eceran Tertinggi (HET), dan Harga SPHP Pada Komoditas Beras, Minyak Goreng, Telur Ayam, Daging Ayam, Jagung, Gula Pasir, dan Pangan Pokok Tertentu. SE tersebut telah ditandatangani hari ini, Selasa (10/11/2026)

"Nah sanksi pidana, ini kan sesuai undang-undang kan, pidana itu maksimal 7 tahun penjara. Denda, nah ini yang terbaru, denda Rp 1,5 miliar," ujar Amran, yang juga Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), dalam konferensi pers di Jakarta.

Sanksi tidak langsung serta merta diberikan yang terberat. Dalam SE tersebut, Amran menyebutkan, sanksi dimulai dari administratif, peringatan tertulis, denda, pemberian rekomendasi pencabutan izin usaha, pencabutan izin usaha, penarikan pangan pokok yang beredar tidak sesuai regulasi.

Secara rinci, sanksi diatur dalam poin 4 dalam surat edaran tersebut. Pemberi sanksi dapat dilakukan oleh Kepala Bapanas, Gubernur, dan Bupati/Walikota, Kapolda, Pangdam, Kapolres, dan Dandim maupun aparat penegak hukum (APH) setelah mendapat laporan dari pengawas.

"Sanksi pidana, dalam hal hasil pengawasan menunjukkan adanya bukti awal bahwa telah terjadi tindak pidana di bidang pangan, Pengawas melaporkan kepada penyidik yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan pengenaan sanksi berupa: A. Pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun; B. Pidana denda sebesar Rp 1,5 miliar," tulis poin 4 huruf b dalam SE tersebut.

SE ini ditujukan kepada Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi), Perum Bulog, Pengecer di Pasar Rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Outlet Pangan Binaan, Koperasi Pemerintah Daerah, Outlet BUMN/BUMD, Outlet dan Koperasi Instansi Pemerintah, RPK Perum BULOG, dan Downline Distributor.

1. Gabah Kering Panen HAP Rp 6.500/kg. Regulasi: Inpres Nomor 4 Tahun 2026

• Regulasi: Kepbadan Nomor 299 Tahun 2025

• Tingkat Gudang BULOG: HPP Rp 12.000/kg

• Regulasi: Kepbadan Nomor 299 Tahun 2025

• Regulasi: Kepbadan Nomor 224 Tahun 2025

• Regulasi: Kepmendag Nomor 1028 Tahun 2024