NADIKABAR.COM — Pemerintah menggunakan menggunakan aturan baru dalam menentukan upah minimum provinsi (UMP) 2027. Menyikapi hal ini, Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO Bob Azam berharap penetapan UMP 2027 mempertimbangkan produktivitas dan tingkat pengangguran di suatu daerah.
Pasalnya kata Bob, tingginya upah minimum tidak selalu berbanding lurus dengan penciptaan lapangan kerja.
"Sebenarnya itu yang menjadi poin pembicaraan kita ya bagaimana yang namanya produktivitas, kemudian juga angka pengangguran bisa menjadi pertimbangan dalam perhitungan pengupahan. Jadi enggak mungkin lah kalau misalnya pengangguran besar, terus upah minimumnya juga paling besar," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Ia mengatakan, ada daerah yang memiliki UMP tinggi, tetapi angka penganggurannya juga tinggi. Menurut Bob, kondisi ini tidak ideal karena biaya tenaga kerja yang tinggi bisa membuat perusahaan memilih pindah ke daerah lain.
