NADIKABAR.COM — Pengusaha menyatakan dinamika politik yang terjadi usai mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden (Wapres) dapat berpengaruh terhadap ekonomi. Investor bisa menunda realisasi investasi hingga menahan ekspansi.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta Kamdani mengatakan stabilitas dan kepastian hukum menjadi pertimbangan penting pelaku usaha dan investor dalam mengambil keputusan investasi, terutama yang bersifat jangka panjang.
"Ketidakpastian politik yang berkepanjangan berpotensi meningkatkan persepsi risiko dan mendorong investor untuk lebih berhati-hati dalam merealisasikan investasi maupun rencana ekspansi," kata Shinta saat dihubungi NadiKabar, Kamis (12/11/2026).
Shinta berharap setiap proses ketatanegaraan yang berlangsung dapat berjalan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan konstitusi, dengan tetap menjaga stabilitas nasional dan kesinambungan kebijakan ekonomi.
Selain itu, agenda strategis pemerintah juga diharapkan dapat terus dijalankan secara konsisten khususnya dalam memperbaiki iklim berusaha, memperkuat daya saing industri, mendorong investasi dan menciptakan lapangan kerja.
"Dengan demikian, kepercayaan terhadap prospek perekonomian Indonesia perlu terus kita jaga bersama sehingga dinamika yang berlangsung tidak menghambat momentum investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional," imbuhnya.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang menambahkan stabilitas politik yang kondusif dan tidak gaduh sangat dibutuhkan agar calon investor tidak wait and see dan pelaku usaha lokal tidak was-was. Terlebih saat ini tekanan ekonomi global telah membuat ketidakpastian.
"Kita sangat membutuhkan stabilitas politik yang stabil, kondusif dan tidak gaduh agar calon investor tidak wait and see dan pelaku usaha lokal tidak merasa was-was. Dinamika politik yang tidak stabil dengan isu-isu yang sensitif akan mengganggu psikologi calon investor dan pelaku usaha," ucap Sarman.
Sarman menyebut calon Investor yang wait and see tentu merugikan perekonomian Indonesia. Padahal dalam kondisi seperti ini, realisasi investasi sangat dibutuhkan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan menyediakan lapangan kerja.
"Terlalu mahal yang harus kita tanggung jika gara-gara stabilitas politik yang tidak kondusif, ekonomi kita terpuruk. Tentu ini harus kita sadari bersama seluruh pemangku kepentingan. Kita harus menciptakan kondisi bagaimana gerak perekonomian mampu menciptakan lapangan pekerjaan, mendongkrak daya beli masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tuturnya.
Sarman berharap pengunduran diri Gibran sampai proses penggantinya, kondisi situasi politik berjalan aman dan stabil. Dengan demikian tidak mengganggu aktivitas bisnis dan perekonomian.
"Harapan kita, pemerintah dan elite politik mampu menciptakan budaya politik yang santun, beretika dan tidak membuat gaduh. Kami dari pelaku usaha, sebesar apapun dinamika politiknya, jika dapat diselesaikan secara damai dan demokratis, maka perekonomian kita akan selalu produktif dan bergairah," tuturnya.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo meminta agar tidak panik menyikapi dinamika politik yang terjadi setelah Gibran mundur dari jabatan Wapres.
Dradjad mengatakan penyelesaian dinamika politik tersebut menjadi ranah parlemen. Sementara pemerintah akan fokus memastikan pasar modal Indonesia tetap resilient dan berjalan dengan baik.
"Dinamika politik itu kita serahkan kepada teman-teman di parlemen untuk menyelesaikan. Tugas kami di Kemenko Perekonomian adalah untuk memastikan bahwa pasar modal kita, pasar keuangan kita itu resilient dan berjalan dengan baik," ujar Dradjad di kantornya, Jakarta Pusat.
Menurut Dradjad, dinamika politik di Indonesia bukan hal baru. Berdasarkan pengalamannya berkecimpung di dunia politik sejak 2004, situasi politik yang ramai dalam beberapa waktu biasanya akan kembali mereda.
Oleh karena itu, ia meminta pelaku pasar tidak bereaksi berlebihan terhadap perkembangan politik saat ini.
"Dinamika politik biasanya ramai dalam waktu, ya, beberapa saat, setelah itu damai lagi. Saya sudah cukup lama di politik sejak 2004, lumayan 22 tahun, jadi sudah sering mengalami dinamika seperti ini. Jadi nggak usah terlalu panik dengan dinamika politik," ucapnya.
Dradjad mengakui pasar keuangan dapat bereaksi dalam jangka pendek terhadap perkembangan politik. Meski demikian, ia berharap perbaikan yang sedang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) dapat mendukung kondisi pasar modal Indonesia.
"Kalau fundamental, enggak. Kalau pasar dalam 1-2 jam, 1-2 hari biasalah bereaksi. Insyaallah dengan perbaikan yang dilakukan OJK, BEI, insyaallah pasar kita akan cukup kuat untuk menghadapi dinamika politik yang ada," imbuh Dradjad.
