NADIKABAR.COM — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka suara soal program penjaminan polis. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Ogi Prastomiyono OJK dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyiapkan program penjaminan polis, diawali dengan penandatanganan petunjuk pelaksanaan (juklak) pertukaran informasi dan data dokumen untuk persiapan program penjaminan polis.
Program penjaminan polis akan diselenggarakan paling lambat Januari 2028
"Sekarang proses sedang penyusunan Peraturan Pemerintah (PP). Jadi RPP-nya sedang dibahas, dan awal Desember akan ada konsultasi dengan Komisi XI DPR. Diharapkan PP program penjaminan polis akan terbit di akhir tahun 2027, kemudian ada persiapan-persiapan oleh OJK menyusun RPOJK tentang penyelenggaraan program penjaminan polis demikian juga LPS ada peraturan LPS tentang penjaminan polis. Lalu persiapan pendaftaran, diharapkan di tahun 2027, paling lambat Januari 2028 program penjaminan polis sudah aktif. Aktivasinya sudah berjalan," terang Ogi dalam acara Diskusi Anggota Dewan Komisioner OJK dengan Wartawan Media Massa di Nusa Dua, Bali, Kamis (17/11/2026).
Mengutip keterangan tertulis OJK, penandatanganan petunjuk pelaksanaan antara OJK dan LPS yang mengatur pertukaran data, informasi, dan/atau dokumen.
Program Penjaminan Polis menjadi amanat dalam Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Program ini digelar untuk melindungi pemegang polis, tertanggung, dan peserta apabila perusahaan asuransi mengalami kegagalan.
Program ini juga diharapkan dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi. Ogi menilai, keberhasilan PPP akan sangat bergantung pada kesiapan tahap awal, seperti penetapan kepesertaan, keakuratan data, hingga koordinasi antarlembaga.
Selain itu, menjadi bagian dari upaya memperkuat industri perasuransian yang telah berjalan dari permodalan, tata kelola, hingga manajemen risiko. Ogi mengatakan, pertukaran data menjadi bagian penting dalam persiapan PPP.
Pertukaran data akan mencakup seluruh tahapan pelaksanaan PPP, mulai dari persiapan dan pendaftaran kepesertaan, berbagai status pengawasan perusahaan asuransi, proses penyehatan dan resolusi, hingga pencabutan izin usaha serta likuidasi.
Pertukaran data dilakukan secara dua arah, baik dari OJK kepada LPS maupun sebaliknya. Juklak ini juga mengatur penunjukan Focal Point dan Liaison Officer di masing-masing lembaga, termasuk jenis data yang dipertukarkan, periode dan batas waktu penyampaian, serta media yang digunakan.