Anggia mengatakan penetapan wilayah usaha pertambangan (WUP) merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang masuk dalam perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional, bukan sebagai izin ataupun persetujuan untuk melakukan kegiatan penambangan.
Adapun untuk wilayah bisa ditambang itu harus memenuhi berbagai persyaratan. Penetapan WUP saja belum cukup untuk menjadi dasar kegiatan penambangan. Untuk itu, suatu wilayah harus terlebih dahulu ditetapkan sebagai Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang diberikan kepada badan usaha melalui mekanisme lelang atau pemberian prioritas sesuai ketentuan.
Setelah memperoleh WIUP, badan usaha masih harus mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP). Anggia menjelaskan bahwa setiap proses penerbitan izin usaha pertambangan wajib memenuhi seluruh ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025.