Oleh karena itu, Agung berpandangan pengembangan 5G semestinya diarahkan ke wilayah dan sektor yang memang membutuhkan kemampuan teknologi tersebut. Bukan sekadar memperluas cakupan jaringan untuk menunjukkan kesiapan operator menghadapi persaingan teknologi.
Ia juga mengingatkan operator seluler agar tidak terjebak dalam perlombaan mengadopsi teknologi terbaru tanpa memperhitungkan pengembalian investasi. Pasalnya, pembangunan jaringan membutuhkan biaya besar, sementara kemampuan pelanggan dalam menyerap layanan 5G belum tentu sebanding dengan investasi yang dikeluarkan.
"Saya menilai kebutuhan akan layanan 5G tidak eksponensial. Apalagi, perangkat 5G masih sangat mahal. Modem 5G berada di kisaran Rp 3 juta. Agar terjangkau, salah satu operator memberikan subsidi harga modem 5G agar masyarakat dapat menikmatinya," ungkapnya.
Agung menilai penggelaran jaringan 5G harus tetap rasional, baik dari sisi kebutuhan masyarakat maupun kemampuan operator dalam mengembalikan investasi.
"Seharusnya, penggelaran 5G itu rasional dengan kebutuhan masyarakat dan pengembalian investasi operator seluler. Jika tidak rasional, operator seluler seharusnya tidak perlu 'ngoyo' menggelar layanan 5G. Karena berpotensi membebani keuangan operator seluler," pungkasnya.
