Organisasi Persekutuan Perempuan Adat Nusantara (Perempuan Aman) memandang bahwa keberadaan perempuan adat saat ini masih mendapatkan diskriminasi dan pengabaian.
Pihaknya pun mendorong kepemimpinan perempuan adat yang diakui dan berdaulat.
"Kami punya hak dasar sebenarnya, kami berdaulat di komunitas masyarakat adat. Kami terkadang di komunitas masyarakat adat yang menentukan kapan kami harus bercocok tanam, mulai untuk melakukan ritual saat kami mau Manugal di Kalimantan," kata Isnah Ayunda.
Persoalan serupa juga terjadi di Papua.
Perempuan adat tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan suaranya untuk mempertahankan tanah adat.
Artikel ini diproduksi, disunting, dan diverifikasi oleh Dewan Redaksi NadiKabar.com sesuai dengan Standar Kompetensi Wartawan dan Pedoman Pemberitaan Media Siber.
Pedoman Media Siber: NadiKabar.com berkomitmen mematuhi Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan Pedoman Pemberitaan Media Siber Dewan Pers Indonesia. Apabila ada hak jawab atau koreksi, silakan hubungi redaksi melalui kanal kontak kami.
