NADIKABAR.COM — Presiden Prabowo Subianto menegaskan 70% hasil sumber daya alam Indonesia harus dinikmati masyarakat. Bahkan kalau perlu, perusahaan-perusahaan yang terkait dengan pengolahan sumber daya alam ini harus dimiliki pemerintah.
Prabowo mengatakan selama puluhan tahun banyak pihak diberikan fasilitas kemudahan dalam berusaha di Indonesia melalui penerbitan Hak Guna Usaha (HGU), Izin Usaha Pertambangan (IUP), hingga Hutan Tanaman Industri (HTI). Namun keuntungan yang dihasilkan dari berbagai usaha terkait sumber daya alam Indonesia itu justru dibawa dan disimpan di luar negeri, sehingga masyarakat lokal tidak menerima banyak manfaat ekonomi dari aktivitas tersebut.
"Belasan tahun, puluhan tahun, kalau minta IUP, kalau minta HGU, minta HTI ke bupati, gubernur, menteri, kalau minta, ngaku saya warga negara indonesia. Begitu untung, untungnya dibawa keluar dari Indonesia dan ditaruh di luar. Anda lihat dengan mata Anda sendiri kekayaan Anda, kekayaan rakyat kita bawa keluar, bawa keluar dan Alhamdulillah hasilnya tidak tinggal di Indonesia. Saya bertanya, saya bertanya kepada banyak profesor itu, ini sistem apa? Jelaskan kepada saya ini sistem ekonomi apa?," ujar Prabowo dalam acara peresmian Pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah yang disiarkan melalui YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (14/11/2026).
Untuk menghentikan praktik tersebut, Prabowo menyatakan telah memberikan instruksi tegas kepada jajaran menterinya, khususnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, agar memperketat penguasaan negara atas sektor pertambangan.
