NADIKABAR.COM — Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) kembali mengambil langkah proaktif dalam memperkuat ekosistem kesehatan dan ekonomi nasional dengan menggelar "Forum Menenun Kebijakan Tahun 2026".
Acara yang mengusung tema "Bergerak Bersama Mengurai Tantangan dan Menciptakan Solusi" ini diselenggarakan Senin (14/9/2026) di Aula Gedung Bhinneka Tunggal Ika, Kantor BPOM, Jakarta Pusat.
Forum ini menjadi momentum untuk meresmikan komitmen kolaborasi lintas sektor sekaligus dirangkaikan dengan peluncuran buku "Dua Tahun Kinerja Kepala BPOM" dan "Neuro Arsitek Kebijakan".
Acara ini dihadiri oleh jajaran pimpinan kementerian dan lembaga negara, di antaranya Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan PMK, Prof Dr Pratikno, M.Soc.Sc, Gubernur Universitas Republik Indonesia (URI), Marsekal TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto, Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Dr Sonny Harry Budiutomo Harmadi, M.E., dan Staf Ahli Bidang Hukum dan Kebijakan Publik Kementerian UMKM, Reghi Perdana, SH., LL.M.
Sebagai simbolis pencanangan komitmen kolaborasi kebijakan, para pimpinan lintas instansi tersebut turut melakukan penanaman "Pohon Kebijakan".
Kepala BPOM RI, Prof Taruna Ikrar menekankan, ruang lingkup pengawasan BPOM yang membentang dari hulu ke hilir membutuhkan integrasi dan harmonisasi antarlembaga.
"Makna menenun kebijakan itu lahir karena kita paham betul ada yang merupakan tupoksinya Badan POM, yaitu pengawalan memastikan keamanan obat dan makanan, demikian pula kualitas dan khasiat. Yang secara prinsip tentu itu harus dilahirkan dalam sebuah keputusan dan kebijakan-kebijakan," ujar Taruna kepada wartawan, Senin (14/9/2026).
