Selain itu, ia juga mendukung kemandirian industri kesehatan dalam negeri dengan menyoroti masih maraknya aktivitas impor yang dilakukan Indonesia untuk obat-obatan dan alat kesehatan.
Kolaborasi kebijakan menjadi sangat mendesak mengingat regulasi yang dikeluarkan BPOM tak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga memutar roda perekonomian negara.
Taruna membeberkan, sekitar 35 hingga 40 persen dari PDB Indonesia, atau bernilai Rp 6 ribu sampai Rp 8 ribu triliun setiap tahunnya, berada di bawah koridor pengawasan lembaganya.
Untuk memastikan pengawasan yang tepat sasaran, forum ini diisi dengan "Diseminasi 7 Hasil Analisis Kebijakan" yang kemudian dibedah tuntas melalui Talkshow bertajuk "From Data to Impact: Pengawasan Obat dan Makanan yang Lebih Bermakna" yang menghadirkan pakar kebijakan publik dan kesehatan.
Menutup rangkaian sambutan sekaligus meresmikan acara, Taruna menegaskan, kolaborasi yang dibangun pada hari ini adalah fondasi mutlak bagi ekosistem kesehatan dan ekonomi Indonesia.
"Kebijakan-kebijakan kita harus bersinergi, saling memperkuat, bukan justru sebaliknya. Kunci perlindungan masyarakat dan kemajuan bangsa ini bisa terlaksana kalau sinergi kebijakan terpadu dengan baik," tutupnya.
