NADIKABAR.COM — Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) kembali mengambil langkah proaktif dalam memperkuat ekosistem kesehatan dan ekonomi nasional dengan menggelar "Forum Menenun Kebijakan Tahun 2026".

Acara yang mengusung tema "Bergerak Bersama Mengurai Tantangan dan Menciptakan Solusi" ini diselenggarakan Senin (14/9/2026) di Aula Gedung Bhinneka Tunggal Ika, Kantor BPOM, Jakarta Pusat.

Forum ini menjadi momentum untuk meresmikan komitmen kolaborasi lintas sektor sekaligus dirangkaikan dengan peluncuran buku "Dua Tahun Kinerja Kepala BPOM" dan "Neuro Arsitek Kebijakan".

Acara ini dihadiri oleh jajaran pimpinan kementerian dan lembaga negara, di antaranya Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan PMK, Prof Dr Pratikno, M.Soc.Sc, Gubernur Universitas Republik Indonesia (URI), Marsekal TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto, Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Dr Sonny Harry Budiutomo Harmadi, M.E., dan Staf Ahli Bidang Hukum dan Kebijakan Publik Kementerian UMKM, Reghi Perdana, SH., LL.M.

Sebagai simbolis pencanangan komitmen kolaborasi kebijakan, para pimpinan lintas instansi tersebut turut melakukan penanaman "Pohon Kebijakan".

Kepala BPOM RI, Prof Taruna Ikrar menekankan, ruang lingkup pengawasan BPOM yang membentang dari hulu ke hilir membutuhkan integrasi dan harmonisasi antarlembaga.

"Makna menenun kebijakan itu lahir karena kita paham betul ada yang merupakan tupoksinya Badan POM, yaitu pengawalan memastikan keamanan obat dan makanan, demikian pula kualitas dan khasiat. Yang secara prinsip tentu itu harus dilahirkan dalam sebuah keputusan dan kebijakan-kebijakan," ujar Taruna kepada wartawan, Senin (14/9/2026).

"Kebijakan-kebijakan tersebut harus bekerja sama dengan berbagai lembaga kementerian, lembaga negara, kemudian berbagai stakeholder yang pada prinsipnya itu sangat penting dilakukan," lanjutnya.

Lebih lanjut, Taruna memaparkan produktivitas lembaganya dalam mencetak regulasi yang adaptif demi perlindungan masyarakat.

Tahun ini, per September 2026, BPOM telah menerbitkan 15 peraturan baru, salah satunya berfokus pada pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) melalui penerapan pelabelan all-nutri level untuk Gula, Garam, dan Lemak (GGL).

Langkah kolaboratif ini mendapat dukungan dan apresiasi penuh dari para menteri dan pimpinan lembaga yang hadir.

Menko PMK, Prof Pratikno, dalam sambutannya turut menyoroti peran kritikal lembaga pengawas di tengah masyarakat.

"Pertama, apresiasi dan terima kasih kepada Badan POM yang tugasnya sangat-sangat berat menjaga agar makanan dan obat yang dikonsumsi masyarakat itu aman, bermutu, dan berkhasiat," ucap Pratikno.

Selain itu, ia juga mendukung kemandirian industri kesehatan dalam negeri dengan menyoroti masih maraknya aktivitas impor yang dilakukan Indonesia untuk obat-obatan dan alat kesehatan.

Kolaborasi kebijakan menjadi sangat mendesak mengingat regulasi yang dikeluarkan BPOM tak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga memutar roda perekonomian negara.

Taruna membeberkan, sekitar 35 hingga 40 persen dari PDB Indonesia, atau bernilai Rp 6 ribu sampai Rp 8 ribu triliun setiap tahunnya, berada di bawah koridor pengawasan lembaganya.

Untuk memastikan pengawasan yang tepat sasaran, forum ini diisi dengan "Diseminasi 7 Hasil Analisis Kebijakan" yang kemudian dibedah tuntas melalui Talkshow bertajuk "From Data to Impact: Pengawasan Obat dan Makanan yang Lebih Bermakna" yang menghadirkan pakar kebijakan publik dan kesehatan.

Menutup rangkaian sambutan sekaligus meresmikan acara, Taruna menegaskan, kolaborasi yang dibangun pada hari ini adalah fondasi mutlak bagi ekosistem kesehatan dan ekonomi Indonesia.

"Kebijakan-kebijakan kita harus bersinergi, saling memperkuat, bukan justru sebaliknya. Kunci perlindungan masyarakat dan kemajuan bangsa ini bisa terlaksana kalau sinergi kebijakan terpadu dengan baik," tutupnya.