NADIKABAR.COM — Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI) periode 2024-2028 Michael Victor Sianipar menyebut bahwa pernyataan dari pihak Kementerian Hukum (Kemenkum) yang memblokir akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dari FFI malah menegaskan bahwa pergantian Ketum FFI harus dilakukan melalui Kongres Luar Biasa (KLB).

Sebelumnya, dalam keterangan resminya pada Senin, Kemenkum memblokir akses SABH kepengurusan FFI untuk mencegah perubahan data kepengurusan hingga polemik internal organisasi diselesaikan.

Direktur Badan Usaha Ditjen AHU Kemenkum, Andi Taletting Langi, menjelaskan pemblokiran akses itu sebagai tindak lanjut atas surat resmi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) tertanggal 13 November 2026 yang meminta pemblokiran akses administrasi badan hukum FFI.

“Membaca rilis Kemenkum, di sana disebutkan Pimpinan PSSI bersurat mengajukan pergantian Ketua Umum, namun jawaban Kemenkum adalah pergantian Ketua Umum hanya dapat diproses kalau ada KLB. Saya pikir ini justru memperkuat status quo bahwa SK Kemenkum yang sah adalah yang kepemimpinan FFI hasil Kongres Luar Biasa 2024 dan hasil KLB tersebut tidak bisa dianulir begitu saja,” kata Michael dalam keterangan resmi FFI, Selasa.

Menurut Michael, kalau semudah itu mengganti ketua umum, seharusnya Kemenkum langsung mengumumkan pergantian Ketua Umum sesuai dengan surat Pimpinan PSSI tersebut. Bahwa Kemenkum menegaskan pentingnya KLB adalah tanda ada aturan-aturan yang tidak bisa ditabrak dan harus diikuti semua pihak, termasuk Pimpinan PSSI.

“Saya berterima kasih Kemenkum menyampaikan harus tertib administrasi. Tidak bisa ada pergantian Ketua Umum melalui secarik SK ilegal. Pergantian Ketua Umum harus melalui Kongres Luar Biasa dan itu diatur di AD/ART FFI yang juga sah dan terdaftar di Kementerian Hukum,” tambah Michael.

Kalau mengacu ke Permenkumham 28/2016 khususnya Pasal 8, pemblokiran akses perkumpulan dapat dilakukan atas dua dasar, yaitu adanya bukti pendaftaran gugatan dan sengketa, atau peran instansi pemerintah dan/atau penegak hukum yang meminta pemblokiran tersebut.

“Terkait dasar pemblokiran akses itu sendiri, saya kira itu bagian dari hal administratif, yang bisa ditanyakan ke staf terkait di Kemenkum. Apakah ada surat instansi pemerintah yang meminta atau adanya gugatan sengketa, karena persyaratan tersebut harus dipenuhi. Kalau mengacu ke aturan, artinya ada pengakuan bahwa sedang terjadi sengketa. Terkait dengan sengketa ini, dari pihak kami sebagai Pengurus FFI yang sah, kami sudah ajukan Surat Keberatan dan Laporan ke Komite Etik PSSI. Jika diperlukan, tentu kami bisa melaporkan ke BAKI hingga ke Court of Arbitration for Sports di bawah FIFA,” tambah Michael.

Sebagai informasi tambahan, FFI telah mengirimkan surat laporan ke Komite Etik PSSI sebagai Badan Yudisial yang diatur di Statuta PSSI. Dalam laporan tersebut, FFI menyampaikan bahwa telah terjadi pelanggaran Statuta PSSI oleh pimpinan PSSI dalam mengeluarkan SK ilegal penetapan Plt di FFI secara sepihak dan tanpa dasar.

“Kemenkum hanya akan memproses pergantian Ketua Umum jika ada KLB melalui prosedur yang sah sesuai AD/ART FFI yang diakui Kemenkum. Selain Surat Keberatan, paralel kami juga menunggu tindaklanjut Komite Etik untuk membuka permasalahan SK ilegal Pimpinan PSSI ini,” tutup Michael.