NADIKABAR.COM — Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 telah ditetapkan dan mulai berlaku 1 Januari 2027. Besaran upah minimum tersebut menjadi acuan bagi perusahaan dalam memberikan upah kepada pekerja.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Pasal 140 ayat (5) mengatur larangan tersebut, sedangkan Pasal 288 mengatur ancaman pidana.
Pengusaha yang melanggar dapat dikenai pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200 juta. Sementara itu, korporasi dapat dikenai denda Rp 200 juta hingga Rp 2 miliar.
Selain itu, menurut keterangan Kemnaker, terdapat 268 komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang menjadi pertimbangan dalam penghitungan upah minimum 2027. Komponen tersebut terbagi dalam empat kelompok pengeluaran, yaitu:
Kelompok makanan terdiri atas 177 item, kesehatan dan pendidikan 22 item, kebutuhan pokok lain-lain 54 item, serta perumahan atau tempat tinggal 15 item.