NADIKABAR.COM — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai memastikan Kementerian HAM mengawal penanganan kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan seorang kepala daerah di Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Pengawalan tersebut dilakukan untuk memastikan proses hukum berjalan objektif tanpa memandang latar belakang partai politik pihak yang dilaporkan.

Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XIII DPR RI yang dipantau secara daring di Jakarta, Selasa, Pigai menanggapi kasus kekerasan seksual tersebut dengan mengatakan bahwa Kementerian HAM menjadwalkan pertemuan koordinasi dengan Pemprov NTT bersama tim pembela perempuan pada pukul 12.00 WIB dan menerima berkas pengaduan resmi pada pukul 14.00 WIB di kantor kementerian tersebut, Rabu (18/11).

Pigai menegaskan latar belakang partai politik pihak yang dilaporkan tidak akan memengaruhi sikap kementeriannya dalam mengawal penegakan hukum.

Ia menyatakan setiap pejabat publik yang terbukti melakukan kekerasan seksual wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum.

"Bagi kami, mau bupati dari Gerindra kek atau dari partai mana kek, kita enggak ada urusan, Pak. Saya menteri yang ditunjuk oleh Gerindra, mewakili Gerindra, meskipun saya tidak ada KTA (Kartu Tanda Anggota). Tapi, kalau bupati dari Gerindra ternyata melakukan kekerasan seksual, wajib hukumnya dihukum, wajib, Pak," ujar Pigai menegaskan.

Menurut Pigai, sikap tegas terhadap kader parpol maupun pejabat publik yang melanggar hukum merupakan prinsip yang selalu ditekankan Presiden Prabowo Subianto.

Ia juga mengajak perwakilan parlemen untuk hadir menyaksikan penyerahan laporan resmi dari tim perlindungan perempuan NTT.

"Dan itu jiwanya Presiden Pak Prabowo, kadernya kadang ada yang melakukan kesalahan dihukum. Jadi, kita tidak ampun-ampun, dan besok jam 14.00 kami terima pengaduan dari Kupang," ujarnya.

Sebelumnya, seorang kepala daerah di Kupang berinisial YL dilaporkan ke Polda NTT atas dugaan kekerasan seksual terhadap seorang perempuan berusia 21 tahun yang disebut sebagai mahasiswi.

Berdasarkan informasi yang disampaikan, dugaan peristiwa tersebut terjadi di rumah jabatan Bupati Kupang. Korban berinisial RWM disebut datang ke lokasi bersama dua perempuan berinisial EK dan LS untuk mendapatkan pekerjaan.

Namun, saat berada di rumah jabatan tersebut, RWM diduga mengalami kekerasan seksual. Peristiwa itu disebut terjadi sebanyak dua kali pada 11 November hingga Kamis, 12 November 2026.

Hingga kini, Polda NTT masih melakukan penyelidikan terhadap laporan dugaan kekerasan seksual tersebut.